Bulan: Juni 2024

    MATAJURNALIS.COM ||Dua proyek rehabilitasi jaringan irigasi bernilai 1,3 miliar dilaporkan ke kejaksaan negeri kabupaten Tapanuli Selatan. Proyek yang dilaksanakan oleh CV Bersama Kita Satu kondisinya sudah dalam keadaan rusak.Proyek lanjutan rehabilitasi jaringan irigasi Simataniari kecamatan Angkola sangkunur senilai Rp591.700.000 diduga tidak memiliki galian fondasi. Material yang dipasang berukuran batu kali besar. Sedangkan pekerjaan lantai sudah dalam keadaan terkelupas.   Hal tersebut diungkapkan oleh Elvan Efendi yang merupakan koordinator wilayah Tabagsel lembaga swadaya Gerakan Anti Korupsi Indonesia kepada wartawan, Selasa (4/6). Pada saat pelaksanaan pembangunan royek jaringan irigasi tersebut, sebenarnya sudah ada laporan dari masyarakat bahwa pelaksanaannya dilakukan asal-asalan ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelaksanaan. “Sebagian putra Angkola sangkunur saya terpanggil untuk menyikapi dan melaporkan masalah ini ke kejaksaan negeri kabupaten Tapanuli Selatan”.   Lebih jauh Elvan mengungkapkan, warga juga pernah sempat protes atas pelaksanaan proyek irigasi tersebut. Namun rekanan tidak menghiraukannnya. Berdasarkan fakta dilapangan ditemukan kejanggalan-kejanggalan, seperti galian fondasi, lantai parit telah rusak, pekerjaan dinding parit sudah retak-retak diduga karena ketebalan plesteran ataupun mutu campuran dikurangi serta bagian bawah pasangan batu kali telah membentuk liang liang, tuturnya.   Selain proyek irigasi Simataniari, pihaknya juga melakukan investigasi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi batang Kumal kecamatan Angkola Timur. Proyek bernilai Rp793.800.000 juga hampir sama kualitas pekerjaannya dengan jaringan irigasi Simataniari.   Kedua Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2023 dimenangkan melalui proses tender. Namun setelah kami lakukan monitoring domisili CV Bersama Kita Satu di perumahan grand mutiara pak IV Pijor Koling Kota Padangsidimpuan tidak ditemukan alamatnya. Bahkan pihaknya melacak melalui aplikasi google map juga tidak temukan alamatnya. Tetapi berdasarkan data, direktur perusahaan CV Bersama Kita Satu berisinial SBH. “Hal ini juga menjadi catatan dan jadi bahan laporan kami.(tim)

  MATAJURNALIS.COM | | TAPANULI SELATAN – Tim dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), berhasil ungkap dugaan penyalahgunaan 10 Ton atau 10.300 Liter solar subsidi di sebuah Gudang penimbunan BBM ilegal, Kamis (30/05/2024) sore. Polres Tapsel, ungkap dugaan penyalahgunaan 10 Ton BBM Solar subsidi ini, dari sebuah Gudang penimbunan ilegal tepatnya di Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapsel. Ironisnya, otak atau aktor intelektual dari dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM solar subsidi ini, adalah oknum Kepala Desa (Kades) Tolang Jae berinisial, AS (45), yang juga pemilik Gudang penimbunan BBM ilegal tersebut. “Yang menjadi pemilik ini semua atau aktor intelektualnya adalah AS, profesinya (oknum) Kepala Desa,” tegas Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH, bersama Kanit Tipidter, Ipda Ilham P Nasution, SH, MH, dalam konferensi pers, Jumat (31/05/2024) malam. Sebelumnya, Kapolres menjelaskan, bahwa kasus ini, berawal dari penyelidikan Unit Tipidter dan saat ini telah masuk ke tahap penyidikan. Dari hasil penyelidikan, pihaknya menduga ada penyalahgunaan perniagaan BBM solar subsidi. “Di mana, yang bersangkutan (AS, selaku pemilik Gudang penimbunan BBM) tidak memiliki izin niaga,” jelas Kapolres. Selanjutnya, pihaknya menangkap, AS. Bahkan sebelum itu, pihaknya berhasil menangkap tangan salah seorang sopir inisial, AAH (50), pada saat melakukan pembelian jenis BBM solar subsidi di salah satu SPBU di Desa Tolang Jae. “Setelah kita lakukan penangkapan, kita lakukan penggeledahan terhadap tempat di mana mereka mengumpulkan minyak-minyak (BBM solar subsidi) tersebut,” imbuh Kapolres. Modus operandinya, lanjut Kapolres, yaitu dengan cara membeli minyak di SPBU di atas harga eceran tertinggi sesuai ketetapan dari pemerintah. Menurut Kapolres, AS memodifikasi satu unit mobil L300 warna putih bernomor polisi BG 3972 AH untuk membeli BBM solar subsidi tersebut. Membeli Solar Subsidi Berulang-ulang.Dan di mobil tersebut, sebut Kapolres, ada tangki modifikasi atau baby tank dengan muatan 1 Ton atau 1.000 Liter. Kemudian, AAH selaku sopir, melakukan pembelian BBM solar subsidi di salah satu SPBU di Desa Tolang Jae secara berulang-ulang setiap hari. “(AAH melakukan pembelian) sampai bisa mengumpulkan 900 Liter (BBM solar subsidi) per hari. Dan saat ini, kita mengamankan lebih kurang 10 Ton minyak (BBM) solar (subsidi),” rinci Kapolres. Selain pemilik Gudang dan sopir, urai Kapolres, pihaknya juga menangkap salah seorang petugas di SPBU itu inisial, HN (27). Sehingga, untuk saat ini, pihaknya telah mengamankan 3 orang tersangka, AS, AAH, dan HN. Kapolres mengatakan, bahwa para tersangka melakukan aksi terlarang ini lebih kurang 3 bulan terakhir. Para tersangka, melakukan kegiatan ini untuk mengambil keuntungan dari menjual BBM solar subsidi di atas harga eceran tertinggi. Dari pengungkapan kasus ini, kata Kapolres, pihaknya menyita, satu unit mobil L300 sebagai pengangkut BBM solar subsidi dari SPBU ke Gudang penimbunan. Di dalam mobil ini, ada tangki tempat penampungan BBM kapasitas 1 Ton berikut mesin sedotnya. Lalu, pihaknya juga menyita uang tunai senilai, Rp6.120.000 hasil penjualan BBM solar subsidi 900 Liter. Yang mana, kuat dugaan, uang ini adalah hasil pembelian BBM di hari terakhir, ketika pihaknya lakukan penyelidikan yang tersita dari petugas SPBU (HN-red). “Uang ini (jumlah pembeliannya) di atas harga eceran tertinggi,” tuturnya. Jual Solar Subsidi Rp7.000 per Liter Kapolres memaparkan, sesuai harga eceran tertinggi, harusnya SPBU menjual BBM solar subsidi dengan harga Rp6.800 per Liter. Tapi, petugas SPBU (HN) menjual BBM solar subsidi dengan harga Rp7.000. Pihaknya juga menyita receiver Hardisk CCTV di SPBU sebagai bukti petunjuk bahwa mobil L300 tersebut telah melakukan pengisian BBM solar subsidi di SPBU lebih daripada satu kali dalam satu hari. Kemudian, pihaknya juga menyita mesin hisap Robin dan 8 meter pipa atau selang. Fungsinya, untuk memindahkan BBM solar subsidi dari mobil ke dalam tangki tempat penimbunan di Gudang. Terakhir, pihaknya mengamankan 11 unit tangki atau piber berisi BBM solar subsidi dengan hasil perhitungan sementara sebanyak 10.300 Liter. Terhadap kasus ini, Kapolres mengaku akan laksanakan penyidikan lebih lanjut. Serta, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap BBM solar subsidi sitaan ke Laboratorium. Dalam kasus ini, Kapolres mengaku akan segera melengkapi berkas perkara supaya segera melimpahkannya ke Kejaksaan. “Mungkin ada pengembangan tersangka-tersangka berikutnya. Karena (tindak pidana) ini kita nilai sebagai komplotan. Komplotan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan di bidang (penyalahgunaan) BBM (solar subsidi),” pungkas Kapolres mengakhiri.(ir)

      MATAJURNALIS.COM | | Tapanuli Selatan – Gabungan Aliansi Pergerakan Tapanuli (GAPERTA) yang tergabung dari beberapa elemen masyarakat di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Tapanuli Selatan, Kamis (30/5/2024). Dalam aksinya, GAPERTA mendesak Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) agar mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan beserta jajarannya yang diduga terlibat praktik tindak pidana korupsi. Dugaan pungli pada pelaksanaan kegiatan pelantikan sejumlah kepala sekolah dan saat pemberkasan sertifikasi guru sebanyak kurang lebih 2.000 tenaga pengajar di tingkat SD yang menerima SK dari Kemendikbud pada Tahun 2023 lalu merupakan kejanggalan yang menjadi tuntutan massa pada saat aksi. “Kami juga meyakini adanya kejanggalan pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sekolah-sekolah saat perlombaan lato-lato di Mapolres Tapsel yang terindikasi pungli dan tindak pidana korupsi diduga dilakukan oknum kepala dinas bersama kepala bidang SD melalui K3S tiap kecamatan se kabupaten Tapanuli Selatan,” teriak Didi Santoso, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Maju Terintegasi (ALMAMATER). Dalam orasinya, Didi mengungkapkan informasi yang didapat dari pengakuan sejumlah sumber bahwa adanya dugaan pungli pada saat pelantikan beberapa kepala sekolah pada Tahun 2023 lalu yang besaran nilainya bervariasi, yakni mencapai Rp.30 juta hingga Rp.60 juta menurut jumlah siswa tiap sekolah. “Dugaan pungli itu juga dilakukan oleh oknum kepala dinas pendidikan inisal AP melalui oknum Kabid Dikdas inisial SH dengan melibatkan para K3S untuk penyetorannya pada kegiatan pengumpulan pemberkasan sertifikasi guru sebanyak ± 2.000 tenaga pengajar yang menerima SK dari Kemendikbud pada Tahun 2023 lalu. Saat itu, sebesar Rp.450 ribu tiap penerima SK dipungut biaya dengan modus agar dikeluarkan berkasnya,” Didi menguraikan. Tidak itu saja, tambah Didi merincikan, pada saat perlombaan Lato-Lato yang digelar di Mapolres Tapsel pada tahun lalu juga terindikasi praktik pungli. Para siswa melalui Kepala sekolah dibebankan biaya Rp.100 ribu modus sebagai dana untuk makan minum. Padahal setiap kegiatan bisa digelar tanpa harus membebani orangtua siswa melainkan melalui APBD atau Dana BOS. “Padahal, tanpa membebani siswa, kegiatan tersebut (perlombaan lato-lato) dapat dibiayai melalui dana BOS sebagaimana termasuk dalam kategori 12 komponen prioritas penggunaannya. Sehingga dalam hal ini kami juga menduga terjadi praktik pungli yang dilakukan oknum kepala sekolah yang diduga diintervensi oleh SH atas perintah AP,” bebernya lagi. Orasi yang sama juga diteriakkan oleh Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Hati Rakyat (AMATIR) Tabagsel, Fahrul Rozi. Menurutnya, visi misi Bupati Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu mengenai SDM Unggul dengan slogan Tapanuli Selatan yang maju berbasis sumber daya manusia pembangun yang uggul, sehat, cerdas, sejahtera serta sumber daya Alalam yang produktif dan lestari telah gagal. “Gagalnya visi misi Bupati Tapsel mengenai SDM Unggul akibat adanya kesan pembiaran terhadap bawahannya yang diduga terlibat praktik tindak pidana korupsi,” terang Rozi. Ia menguraikan, dugaan pungli mencapai Rp.1 juta hingga Rp.2 juta juga terjadi saat pembuatan RKAS pada 286 sekolah di tingkat SD dan SMP, serta adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum Kadis Pendidikan tentang pemindahan dana DAK dari rekening dinas ke rekening pribadi. “Kami berharap bapak Bupati jangan terkesan melakukan pembiaran atau melindungi oknum kepala dinas beserta jajarannya yang diduga terindikasi praktik pungli dan korupsi,” tutur Rozi. Tidak mendapatkan respon dari Bupati Tapsel, H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, massa GAPERTA melanjutkan aksinya ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapsel dan berjanji akan melakukan aksi demo jilid II dalam waktu dekat dengan tambahan tuntutan adanya dugaan penyelewengan dana di bidang PAUD. Serahkan Pernyataan Sikap ke Kejari Tapsel Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional (PENJARA PN) Tapsel, Stevenson Ompusunggu menyerahkan pernyataan sikap terkait dugaan pungli dan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapsel usai aksi damai di depan kantor Bupati Tapsel dan kantor Dinas Pendidikan. Beberapa poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut, Steven mewakili GAPERTA yang memiliki tagline “Bergerak, Berjuang untuk Indonesia Maju” meminta kepada Kejari Tapsel agar segera memanggil dan memeriksa serta melakukan tindakan hukum baik melalui laporan informasi maupun aduan secara resmi nantinya. Adapun indikasi yang diminta untuk diperiksa Kejari Tapsel, antara lain : 1.      Dugaan Pungli pada Pelantikan sejumlah kepala sekolah serta pemberkasan sertifikasi guru-guru yang menerima SK dari Kemendikbud pada Tahun 2023 lalu; 2.      Dugaan Pungli pada kegiatan perlombaan lato-lato yang diselenggarakan pada Tahun 2023 di Polres Tapsel; 3.      Dugaan Korupsi dan penyalahgunaan wewenang atas pemindahan dana DAK dari rekening Dinas ke rekening pribadi atas nama Arman Pasaribu. “Juga meminta kepada Kejari Tapsel agar memanggil segenap Kepala sekolah tingkat SD atas indikasi pungli dan korupsi keseluruhan yang kami dugakan,” pungkas Steven. Surat pernyataan sikap GAPERTA diserahkan dan diterima melalui Jaksa Fungsional Jovi Andreas Bakhtiar yang berkenan untuk diteruskan kepada Kepala Kejari Tapsel melalui Kasi Intel. (Tim)